Jakarta (ANTARA News) – Partai Bulan Bintang (PBB) perlu direvitalisasi karena usai pemilu 2014 partai tersebut seperti kekurangan vitalitas akibat tidak lolos “parliamentary threshold” (PT) atau ambang batas perolehan suara.
“PBB seperti Jepang yang kalah perang setelah dibom. Kita kalah pemilu,” kata Ketua Umum PBB MS Kaban saat seminar Revitalisasi Partai Bulan Bintang Untuk Kemaslahatan Umat, di Jakarta, Sabtu.
Pada pemilu 2009, partai tersebut tidak lolos PT sehingga tidak dapat mengikuti perhitungan perolehan kursi DPR. Artinya, walaupun kader partai tersebut memperoleh suara yang cukup untuk menjadi anggota DPR, namun karena suara partainya secara nasional tidak mencukupi ambang batas maka tidak ada kader yang menjadi anggota DPR.
Melihat hasil tersebut, kata Kaban, banyak pertanyaan dari kader-kader partai di daerah mengenai keberlanjutan partai tersebut ke depan apakah akan tetap ikut pemilu 2014, bergabung dengan partai lain atau kemungkinan lainnya.
Ia berharap pada muktamar partai tersebut yang menurut rencanan akan dilaksanakan pada April 2010 segala pertanyaan kader tersebut bisa terjawab. “Apa lanjut terus apa bergabung dengan partai lain, partai Islam lain,” katanya.
Jika bergabung maka perlu dipikirkan cara-caranya sementara itu jika tetap terus berjalan maka harus dipikirkan persiapannya.
Ia mengingatkan bahwa walaupun PBB tidak lolos PT namun berdasarkan UU Pemilu partai tersebut masih bisa mengikuti pemilu 2014. Ia mengatakan, hal tersebut banyak tidak diketahui oleh kader-kader partainya di daerah.
Namun Kaban juga mengingatkan bahwa kondisi partai bisa naik dan turun. “Bisa saja partai berbasis agama dan ideologi kurang diminati (saat ini), tapi bisa saja suatu waktu menjadi kuat dan besar,” katanya.
Hal tersebut, kata Kaban tergantung kepada kader-kader partainya sendiri. “Kalau ingin bangkit maka syarat-syarat untuk kebangkitan harus dipenuhi. Saya yakin adanya perubahan,” katanya.
Kaban mengatakan, selama tiga kali mengikuti pemilu maka jumlah pemilihnya stabil. Hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan oleh partai, katanya, adalah perubahan sistem dan juga masalah pendanaan.
Pada bagian lain Kaban mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi yang independen, ternyata orang di luar PBB mengingingkan agar PBB tetap bertahan dan berjalan terus. Hal yang sama terjadi saat survei dilakukan terhadap kader PBB.
Namun, katanya, hasil survei tersebut perlu dikaji lebih lanjut. “Apa survei ini mewakili, dan juga bagaimana metodeloginya,” katanya.
Sementara itu, bagi kader PBB yang pindah ke partai lain, Kaban memintanya dilakukan secara terhormat dan baik. Jika ia mempunyai kartu anggota partai maka sebaiknya dikembalikan ke partai.”Tidak usah gembosi partai. Lakukan dengan cara-cara elegan,” katanya.
Sementara itu, mereka yang masih tetap bertahan di PBB, katanya, menunjukkan ia merupakan kader yang terus berupaya untuk mengembangkan dan berjuang untuk partai.
Jumat, 31 Desember 2010
Sabtu, 25 Desember 2010
Kodim 0604 Ajak Petani Mandiri
KARAWANG, RAKA – Peredaran uang di masyarakat petani Kabupaten Karawang per tahun tidak kurang dari Rp 4 triliun. Karena perhitungan kasar produksi gabah kering panen (GKP) sekitar 1,3 juta ton. Kalau melihat angka akumulatif ini, secara umum tingkat pendapatan petani cukup lumayan baik. Bahkan telah mengarah kepada tingkat kesejahteraan, kendati tetap belum maksimal.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Nachrowi M. Nur, saat memberikan materi pada acara sosialisasi pendidikan pendahuluan bela negara kepada kelompok petani muda, pemuda, dan karang taruna, di markas Kodim 0604 (21/12). “Pertanian menjadi sentra pembangunan di Kabupaten Karawang. Potensi yang dimiliki hingga 100 ribu hektar lahan teknis, ditambah lahan non teknis yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan palawija,” tuturnya.
Hasil produksi GKP, jelas Nachrowi, 480 ribu ton setara beras. Kedepan, petani Karawang harus punya misi membangun pertanian mandiri dan tangguh. Semua hambatan maupun tantangan, disarankan, mesti mampu dihadapi.
Tanpa itu, Nachrowi yakin, kemandirian bagi setiap petani sulit tercipta. Padahal kemandirian petani itu menjadi bagian dari kekuatan perekonomian di tingkat masyarakat yang menjadi mayoritas penduduk Kabupaten Karawang. “Jujur saja, petani kita kemandiriannya, mohon maaf, belum begitu kuat. Setiap ada program selalu terbentur oleh modal usaha. Sedangkan sektor pertanian mesti berkelanjutan. Tidak boleh mandeg sepanjang nasi masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia, termasuk beberapa negara lainnya di dunia. Untuk menaikan angka produksi saja sampai 7 ton per hektar, fakta di lapangan tetap sulit,” tandas Nachrowi.
Diakui dia, kendala yang dihadapi pertanian di Karawang, dan hampir di beberapa daerah lainnya di Indonesia, tingkat kesuburan tanah mulai berkurang. Disebutnya, ini bisa jadi akibat dari ulah manusia sendiri yang sering lepas kontrol dalam pemeliharaan alam. Ditambah faktor gangguan hama, serta kecenderungan alam yang mulai sering tidak bersahabat, seperti halnya bencana banjir. Namun demikian, sebut Nachrowi, produksi gabah Karawang tetap mengalami kenaikan 5 persen setiap tahunnya, sesuai target yang dipatok pemerintah pusat. “Dulu kita berhasil swasembada pangan pada tahun 1984. Kuncinya waktu itu kita kompak. Maka tantangan sekarang bagaimana semua pihak memiliki komitmen untuk mau mengembalikan ke tingkat keberhasilan swasembada pangan tersebut.
Dan memiliki keinginan kuat melestarikannya. Lahan teknis pertanian jangan sampai berubah fungsi. Kendati konsekwensi dari perubahan jaman, ditambah ledakan jumlah penduduk, berisiko pada kebutuhan tempat tinggal baru. Tapi kebutuhan beras bukan berkurang. Di sini berarti ada tantangan,” urai Nachrowi mengingatkan. Solusi dalam menghadapi tantangan itu, hemat Nachrowi, selain diversifikasi pangan, juga perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM) di kalangan petani sendiri. Bentuknya, mulai dari pelatihan-pelatihan yang arahnya ke peningkatan kesejahteraan.
Visi bagi pertanian, disebutnya, adalah tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Modal yang dimiliki Kabupaten Karawang, sama seperti Indramayu yang mampu memproduksi gabah di atas 1 juta ton per tahun. Menjawab keluhan kelompok tani, semisal kebutuhan legalitas kepemilikan tanah, sulitnya akses ke perbankan dalam pengajuan akad kredit modal tanam, kata Nachrowi, ini menjadi catatan Distanhut. Bahkan oleh Dandim 0604 bisa nanti ditindaklanjuti ke bupati. Begitu pula keinginan petani palawija dalam membuka akses pasar, hingga persoalan-persoalan calo setiap musim panen gabah.
Dalam kesempatan itu pula, Dandim 0604, Letkol Kav. IE. Djoko Purwanto, menjelaskan, awal dari program yang kali ini melibatkan para petani adalah memberikan bela negara. Dari sini salah satu itemnya ketahanan nasional. Yakni, bagaimana ketahanan nasional menjadi kebutuhan pribadi. Jika ini bagus, menurutnya, bukan hanya tercipta ketahanan pribadi, tapi juga meluas menjadi ketahanan lingkungan, wilayah, hingga akhirnya kepada ketahanan nasional.
“Kesempatan sekarang kita libatkan petani pada ketahanan-ketahanan pertanian yang optimal, sesuai visi Distanhut, tangguh, mandiri, danberkelanjutan. Untuk mencapai kearah sana, kita bentuk pribadi-pribadi bagus, sesuai pekerjaan masing-masing. Ini kesimpulan persoalan-persoalan di wilayah. Saya coba ramu, himpun, dan salurkan ke Pemkab. Solusi oleh Pemkab. Kalau saya ada 3 aspek. Sebelumnya ke mitra karib, seperti mitranya Babinsa atau Kodim. Melibatkan seluruh profesi atau pekerjaan yang telah digelar tanggal 25 Nopember lalu. Selanjutnya, besok ke pemuda dan karang taruna,” jelas Djoko.
Ia juga memberi tahu, prospek besarnya petani di Karawang ini akan dilibatkan pada program Pestani yang menjadi agenda Pemprov Jawa Barat. Tujuannya, tambah Djoko, memberikan peningkatan pengetahuan petani berbentuk seminar, workshop, serta pelatihan-pelatihan. “Kita memberangkatkan sementara 20 orang petani sebagai perwakilan ke Bandung. Tadi saja (kemarin –red), di Makodim sini kita gelar forum diskusi, sharing, belajar memecahkan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan. Kita jajaran Kodim ikut memantau, sekaligus mengarahkan solusi itu ke mereka,” ungkapnya. (vins)
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Nachrowi M. Nur, saat memberikan materi pada acara sosialisasi pendidikan pendahuluan bela negara kepada kelompok petani muda, pemuda, dan karang taruna, di markas Kodim 0604 (21/12). “Pertanian menjadi sentra pembangunan di Kabupaten Karawang. Potensi yang dimiliki hingga 100 ribu hektar lahan teknis, ditambah lahan non teknis yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan palawija,” tuturnya.
Hasil produksi GKP, jelas Nachrowi, 480 ribu ton setara beras. Kedepan, petani Karawang harus punya misi membangun pertanian mandiri dan tangguh. Semua hambatan maupun tantangan, disarankan, mesti mampu dihadapi.
Tanpa itu, Nachrowi yakin, kemandirian bagi setiap petani sulit tercipta. Padahal kemandirian petani itu menjadi bagian dari kekuatan perekonomian di tingkat masyarakat yang menjadi mayoritas penduduk Kabupaten Karawang. “Jujur saja, petani kita kemandiriannya, mohon maaf, belum begitu kuat. Setiap ada program selalu terbentur oleh modal usaha. Sedangkan sektor pertanian mesti berkelanjutan. Tidak boleh mandeg sepanjang nasi masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia, termasuk beberapa negara lainnya di dunia. Untuk menaikan angka produksi saja sampai 7 ton per hektar, fakta di lapangan tetap sulit,” tandas Nachrowi.
Diakui dia, kendala yang dihadapi pertanian di Karawang, dan hampir di beberapa daerah lainnya di Indonesia, tingkat kesuburan tanah mulai berkurang. Disebutnya, ini bisa jadi akibat dari ulah manusia sendiri yang sering lepas kontrol dalam pemeliharaan alam. Ditambah faktor gangguan hama, serta kecenderungan alam yang mulai sering tidak bersahabat, seperti halnya bencana banjir. Namun demikian, sebut Nachrowi, produksi gabah Karawang tetap mengalami kenaikan 5 persen setiap tahunnya, sesuai target yang dipatok pemerintah pusat. “Dulu kita berhasil swasembada pangan pada tahun 1984. Kuncinya waktu itu kita kompak. Maka tantangan sekarang bagaimana semua pihak memiliki komitmen untuk mau mengembalikan ke tingkat keberhasilan swasembada pangan tersebut.
Dan memiliki keinginan kuat melestarikannya. Lahan teknis pertanian jangan sampai berubah fungsi. Kendati konsekwensi dari perubahan jaman, ditambah ledakan jumlah penduduk, berisiko pada kebutuhan tempat tinggal baru. Tapi kebutuhan beras bukan berkurang. Di sini berarti ada tantangan,” urai Nachrowi mengingatkan. Solusi dalam menghadapi tantangan itu, hemat Nachrowi, selain diversifikasi pangan, juga perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM) di kalangan petani sendiri. Bentuknya, mulai dari pelatihan-pelatihan yang arahnya ke peningkatan kesejahteraan.
Visi bagi pertanian, disebutnya, adalah tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Modal yang dimiliki Kabupaten Karawang, sama seperti Indramayu yang mampu memproduksi gabah di atas 1 juta ton per tahun. Menjawab keluhan kelompok tani, semisal kebutuhan legalitas kepemilikan tanah, sulitnya akses ke perbankan dalam pengajuan akad kredit modal tanam, kata Nachrowi, ini menjadi catatan Distanhut. Bahkan oleh Dandim 0604 bisa nanti ditindaklanjuti ke bupati. Begitu pula keinginan petani palawija dalam membuka akses pasar, hingga persoalan-persoalan calo setiap musim panen gabah.
Dalam kesempatan itu pula, Dandim 0604, Letkol Kav. IE. Djoko Purwanto, menjelaskan, awal dari program yang kali ini melibatkan para petani adalah memberikan bela negara. Dari sini salah satu itemnya ketahanan nasional. Yakni, bagaimana ketahanan nasional menjadi kebutuhan pribadi. Jika ini bagus, menurutnya, bukan hanya tercipta ketahanan pribadi, tapi juga meluas menjadi ketahanan lingkungan, wilayah, hingga akhirnya kepada ketahanan nasional.
“Kesempatan sekarang kita libatkan petani pada ketahanan-ketahanan pertanian yang optimal, sesuai visi Distanhut, tangguh, mandiri, danberkelanjutan. Untuk mencapai kearah sana, kita bentuk pribadi-pribadi bagus, sesuai pekerjaan masing-masing. Ini kesimpulan persoalan-persoalan di wilayah. Saya coba ramu, himpun, dan salurkan ke Pemkab. Solusi oleh Pemkab. Kalau saya ada 3 aspek. Sebelumnya ke mitra karib, seperti mitranya Babinsa atau Kodim. Melibatkan seluruh profesi atau pekerjaan yang telah digelar tanggal 25 Nopember lalu. Selanjutnya, besok ke pemuda dan karang taruna,” jelas Djoko.
Ia juga memberi tahu, prospek besarnya petani di Karawang ini akan dilibatkan pada program Pestani yang menjadi agenda Pemprov Jawa Barat. Tujuannya, tambah Djoko, memberikan peningkatan pengetahuan petani berbentuk seminar, workshop, serta pelatihan-pelatihan. “Kita memberangkatkan sementara 20 orang petani sebagai perwakilan ke Bandung. Tadi saja (kemarin –red), di Makodim sini kita gelar forum diskusi, sharing, belajar memecahkan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan. Kita jajaran Kodim ikut memantau, sekaligus mengarahkan solusi itu ke mereka,” ungkapnya. (vins)
Kamis, 23 Desember 2010
Senin ASLI Dilantik
KARAWANG–Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) periode 2010-2015, dipastikan akan digelar Senin (27/12) depan, pada pukul 15.00 setelah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, kemarin malam.
Persiapan panitia, juga sudah dilakukan. Seperti yang diutarakan Sekretariatan Dewan (Sekwan) DPRD Karawang, A Suroto, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelantikan untuk mematangkan penyelanggaraan pelantikan pada Senin depan.
“Dalam Rapat Bamus sudah ditetapkan pelantikan akan dilakukan Senin depan. Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sudah ditandatangani yang kini posisinya ada di Gubernur Jawa Barat. Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Program DPRD sudah ditugaskan untuk mengambil SK serta pengantar pelantikan dari Gubernur,” kata Suroto ketika ditemui Pasundan Ekspres, Kamis (23/12) di sela-sela kegiatannya mempersiapkan pelantikan di Gedung Paripurna.
Untuk persiapan fisik pelantikan, ungkap Suroto, dipastikan semuanya sudah siap. Mulai dari penyiapan Gedung Pelantikan, tanda serta yang lainnya. Adapun untuk undangan, terang Suroto, rencananya akan dibuat ribuan undangan sesuai dengan kapasitas tempat duduk.
Untuk yang duduk di dalam gedung, kapasitasnya mencapai 500 orang dan untuk di luar gedung disiapakan sekitar 3000 kursi, untuk tamu undangan yang dilengkapi dengan monitor. Agar para tamu undangan yang di luar bisa menyaksikan prosesi pelantikan.
“Walaupun terselang libur bersama selama tiga hari (24-26/12), panitia akan terus bekerja untuk mempersiapkan pelantikan,” terang Suroto.
Adapun pelaksanaan pelantikan, jelas Suroto, berdasarkan rapat koordinasi dengan protokoler Perovinsi menyesuaikan dengan Agenda Gubernur Jawa Barat, sehingga pelantikan akan dilakukan pada pukul 15.00.
“Koordinasi sudah dilakukan dengan aparat Kepolisian untuk pengamanan yang dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” jelasnya.(aef)
Persiapan panitia, juga sudah dilakukan. Seperti yang diutarakan Sekretariatan Dewan (Sekwan) DPRD Karawang, A Suroto, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelantikan untuk mematangkan penyelanggaraan pelantikan pada Senin depan.
“Dalam Rapat Bamus sudah ditetapkan pelantikan akan dilakukan Senin depan. Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sudah ditandatangani yang kini posisinya ada di Gubernur Jawa Barat. Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Program DPRD sudah ditugaskan untuk mengambil SK serta pengantar pelantikan dari Gubernur,” kata Suroto ketika ditemui Pasundan Ekspres, Kamis (23/12) di sela-sela kegiatannya mempersiapkan pelantikan di Gedung Paripurna.
Untuk persiapan fisik pelantikan, ungkap Suroto, dipastikan semuanya sudah siap. Mulai dari penyiapan Gedung Pelantikan, tanda serta yang lainnya. Adapun untuk undangan, terang Suroto, rencananya akan dibuat ribuan undangan sesuai dengan kapasitas tempat duduk.
Untuk yang duduk di dalam gedung, kapasitasnya mencapai 500 orang dan untuk di luar gedung disiapakan sekitar 3000 kursi, untuk tamu undangan yang dilengkapi dengan monitor. Agar para tamu undangan yang di luar bisa menyaksikan prosesi pelantikan.
“Walaupun terselang libur bersama selama tiga hari (24-26/12), panitia akan terus bekerja untuk mempersiapkan pelantikan,” terang Suroto.
Adapun pelaksanaan pelantikan, jelas Suroto, berdasarkan rapat koordinasi dengan protokoler Perovinsi menyesuaikan dengan Agenda Gubernur Jawa Barat, sehingga pelantikan akan dilakukan pada pukul 15.00.
“Koordinasi sudah dilakukan dengan aparat Kepolisian untuk pengamanan yang dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” jelasnya.(aef)
Selasa, 21 Desember 2010
SK pasangan ASLI
Berkas pengajuan Surat Keputusan Mendagri untuk bupati dan wakil bupati terpilih telah sampai di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (20/12). Selanjutnya, DPRD tinggal menunggu SK tersebut turun sebelum menggelar rapat Badan Musyawarah guna menentukan jadwal rapat paripurna istimewa tentang pelantikan orang nomor satu dan orang nomor dua di Kabupaten Karawang ini.
Pengantar berkas ke Kemendagri, menurut Sekda yang juga Pelaksana Tugas Bupati, Iman Sumantri, adalah Sekwan H.A. Suroto bersama kepala biro organisasi Pemprov Jawa Barat. Diharapkannya, dalam 1 atau 2 hari kedepan SK Mendagri itu sudah turun. Sehingga pelantikan Ade Swara dan Cellica Nurachadiana sebagai bupati dan wakil bupati terpilih di Pilkada 2010 segera dapat dilakukan oleh gubernur.
“Keinginan bupati terpilih, Kamis (23/12) lusa telah bisa dilantik. Kita memang tinggal menunggu proses di Mendagri saja. Yang pasti, sebelum tahun 2010 berakhir sudah ada bupati dan wakil bupati definitif,” jelas Iman. Ini berarti, tugas dia sebagai Plt bupati hanya berumur satu minggu bila pelantikan sesuai keinginan Ade Swara. Atau paling lama dua minggu jika saja proses penerbitan SK oleh Mendagri masih butuh waktu. Hanya kemungkinan sampai molor ke pekan depan, sangat kecil. Apalagi pasangan ‘Asli’ dukungan Partai Demokrat yang nota bene parpol penguasa di Republik ini.
“Berkas pengajuan SK Mendagri bagi bupati dan wakil bupati terpilih telah kita kirimkan langsung ke kantor Kemendagri tadi siang (kemarin –red). Kalau sudah turun, nanti kita kasih tahu RAKA. Dari Jakarta memberitahu, prosesnya butuh waktu. Tidak bisa hari itu juga kita terima. Mungkin satu dua hari lah paling lambat. Terkait jadwal pelantikan, nanti DPRD yang menentukan melalui rapat Banmus,” ujar Suroto.
Sementara itu, menyambut era bupati dan wakil bupati baru di Kabupaten Karawang, Direktur Eksekutif Madani Institute, Asep Irawan Syafei, menilai, penguasa paska kepemimpinan Dadang S. Muchtar-Eli Amalia Priatna harus mampu mengembalikan birokrat pada tracknya sebagai pelayan publik. Bukan lagi pelayan penguasa atau politisi. Menurutnya, omong kosong program sehebat apapun kalau birokrat tidak ditertibkan pada pekerjaannya sebagai birokrat.
“Pasangan Ade Swara-Cellica Nurachadiana juga mesti punya keberanian memutus iklim rejim. Tidak ada lagi rejim Dadang Muchtar atau Ade Swara. Yang perlu dipertegas, kedua pasangan ini harus paham bahwa rejim yang ada adalah rejim rakyat. Sebab biasanya atau trend yang terjadi, setiap kali suksesi selalu hampir terjadi pergantian rejim. Ini wajib diminimalisir. Kondisi umum lainnya, hampir setiap bentuk dukungan terhadap kepala daerah hingga kepala pemerintahan nasional nyaris tidak pernah steril dari kepentingan pribadi maupun kelompok,” papar Asep.
Kemungkinan atas godaan ini pun, kata Asep, akan dialami pasangan Ade Swara-Cellica setelah nanti dilantik. Apalagi ketika terjadi pergesekan kepentingan di antara pihak-pihak yang mendukung pasangan ini. Makanya, sebut Asep, kunci ketegasan dari yang bersangkutan sangat penting. Yakni, lebih mensinergikan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat Karawang.
“Kalau tidak bisa, berarti pasangan ini sudah gagal. Akan jadi bumerang jika berbagai kepentingan itu tidak dikelola dengan baik. Apalagi bagi politisi yang belum punya pengalaman dalam me-manage birokrasi. Kemampuan mengkemas kepentingan politik dalam mekanisme birokrasi akan jadi ujian berat
bagi mereka berdua (Ade Swara-Celllica –red). Di sini pentingnya orang yang dapat mendampingi keduanya dengan pemahaman cukup luas terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan pemerintahan,” tandas Asep.
Soal kebijakan, dinilai Asep, pemerintahan sebelumnya dibawah kendali Dadang Muchtar-Eli Amalia Priatna sudah dalam kategori baik dalam program maupun penganggaran. Dan menurut Madani Institute, tandasnya, program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur telah menjadi urusan wajib dalam pemerintahan. Sehingga tidak lagi masuk prioritas. Segala kekurangan, kedepan tinggal dibenahi, terutama sisi pengawasan maupun kualitas pelayanan.
“Jika kemudian bupati dan wakil bupati baru masih berkutat di bidang-bidang itu, berarti tidak ada peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Karawang. Artinya, mereka harus mampu memunculkan titik sentuh pembangunan di sektor lain. Contoh, upaya peningkatan SDM yang bersaing di sektor industri. Fakta hari ini ada 172 ribu lebih pengangguran usia produktif Karawang, plus 540 ribu lebih warga miskin yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan keluarga miskin. Modal bagi setiap pemimpin wajib punya gagasan besar, faktor pendukung, serta memiliki komitmen atau konsistensi yang tinggi terhadap kepentingan publik,” ucap Asep lagi.
Hal paling utama lagi, tambah Asep, pasangan Ade Swara-Cellica wajib pula memberikan contoh panutan baik dalam menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa, sesuai amanat reformasi. Di antaranya bagaimana komitmen keduanya menjalankan pemerintahan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi dalam kondisi saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat trendnya sedang menurun. (vins)
Pengantar berkas ke Kemendagri, menurut Sekda yang juga Pelaksana Tugas Bupati, Iman Sumantri, adalah Sekwan H.A. Suroto bersama kepala biro organisasi Pemprov Jawa Barat. Diharapkannya, dalam 1 atau 2 hari kedepan SK Mendagri itu sudah turun. Sehingga pelantikan Ade Swara dan Cellica Nurachadiana sebagai bupati dan wakil bupati terpilih di Pilkada 2010 segera dapat dilakukan oleh gubernur.
“Keinginan bupati terpilih, Kamis (23/12) lusa telah bisa dilantik. Kita memang tinggal menunggu proses di Mendagri saja. Yang pasti, sebelum tahun 2010 berakhir sudah ada bupati dan wakil bupati definitif,” jelas Iman. Ini berarti, tugas dia sebagai Plt bupati hanya berumur satu minggu bila pelantikan sesuai keinginan Ade Swara. Atau paling lama dua minggu jika saja proses penerbitan SK oleh Mendagri masih butuh waktu. Hanya kemungkinan sampai molor ke pekan depan, sangat kecil. Apalagi pasangan ‘Asli’ dukungan Partai Demokrat yang nota bene parpol penguasa di Republik ini.
“Berkas pengajuan SK Mendagri bagi bupati dan wakil bupati terpilih telah kita kirimkan langsung ke kantor Kemendagri tadi siang (kemarin –red). Kalau sudah turun, nanti kita kasih tahu RAKA. Dari Jakarta memberitahu, prosesnya butuh waktu. Tidak bisa hari itu juga kita terima. Mungkin satu dua hari lah paling lambat. Terkait jadwal pelantikan, nanti DPRD yang menentukan melalui rapat Banmus,” ujar Suroto.
Sementara itu, menyambut era bupati dan wakil bupati baru di Kabupaten Karawang, Direktur Eksekutif Madani Institute, Asep Irawan Syafei, menilai, penguasa paska kepemimpinan Dadang S. Muchtar-Eli Amalia Priatna harus mampu mengembalikan birokrat pada tracknya sebagai pelayan publik. Bukan lagi pelayan penguasa atau politisi. Menurutnya, omong kosong program sehebat apapun kalau birokrat tidak ditertibkan pada pekerjaannya sebagai birokrat.
“Pasangan Ade Swara-Cellica Nurachadiana juga mesti punya keberanian memutus iklim rejim. Tidak ada lagi rejim Dadang Muchtar atau Ade Swara. Yang perlu dipertegas, kedua pasangan ini harus paham bahwa rejim yang ada adalah rejim rakyat. Sebab biasanya atau trend yang terjadi, setiap kali suksesi selalu hampir terjadi pergantian rejim. Ini wajib diminimalisir. Kondisi umum lainnya, hampir setiap bentuk dukungan terhadap kepala daerah hingga kepala pemerintahan nasional nyaris tidak pernah steril dari kepentingan pribadi maupun kelompok,” papar Asep.
Kemungkinan atas godaan ini pun, kata Asep, akan dialami pasangan Ade Swara-Cellica setelah nanti dilantik. Apalagi ketika terjadi pergesekan kepentingan di antara pihak-pihak yang mendukung pasangan ini. Makanya, sebut Asep, kunci ketegasan dari yang bersangkutan sangat penting. Yakni, lebih mensinergikan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat Karawang.
“Kalau tidak bisa, berarti pasangan ini sudah gagal. Akan jadi bumerang jika berbagai kepentingan itu tidak dikelola dengan baik. Apalagi bagi politisi yang belum punya pengalaman dalam me-manage birokrasi. Kemampuan mengkemas kepentingan politik dalam mekanisme birokrasi akan jadi ujian berat
bagi mereka berdua (Ade Swara-Celllica –red). Di sini pentingnya orang yang dapat mendampingi keduanya dengan pemahaman cukup luas terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan pemerintahan,” tandas Asep.
Soal kebijakan, dinilai Asep, pemerintahan sebelumnya dibawah kendali Dadang Muchtar-Eli Amalia Priatna sudah dalam kategori baik dalam program maupun penganggaran. Dan menurut Madani Institute, tandasnya, program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur telah menjadi urusan wajib dalam pemerintahan. Sehingga tidak lagi masuk prioritas. Segala kekurangan, kedepan tinggal dibenahi, terutama sisi pengawasan maupun kualitas pelayanan.
“Jika kemudian bupati dan wakil bupati baru masih berkutat di bidang-bidang itu, berarti tidak ada peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Karawang. Artinya, mereka harus mampu memunculkan titik sentuh pembangunan di sektor lain. Contoh, upaya peningkatan SDM yang bersaing di sektor industri. Fakta hari ini ada 172 ribu lebih pengangguran usia produktif Karawang, plus 540 ribu lebih warga miskin yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan keluarga miskin. Modal bagi setiap pemimpin wajib punya gagasan besar, faktor pendukung, serta memiliki komitmen atau konsistensi yang tinggi terhadap kepentingan publik,” ucap Asep lagi.
Hal paling utama lagi, tambah Asep, pasangan Ade Swara-Cellica wajib pula memberikan contoh panutan baik dalam menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa, sesuai amanat reformasi. Di antaranya bagaimana komitmen keduanya menjalankan pemerintahan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi dalam kondisi saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat trendnya sedang menurun. (vins)
Jumat, 17 Desember 2010
MK Tolak Seluruh Gugatan Pemohon,Hasil Pilkada Karawang 2010 Dinyatakan Sah Sesuai Hukum
KARAWANG, RAKA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pemohon kaitan dengan tahapan Pilkada Karawang 2010 maupun soal money politik atau politik uang. Semua dalil pemohon dinilai majelis hakim tidak berdasar sesuai hukum.
Putusan MK dengan nomor: 213/PHPU.D-VIII/2010 tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang selama menyidangkan sengketa hasil pemilihan bupati/wakil bupati, Akil Mochtar, Kamis (16/12). Dan kesimpulan atas semua materi gugatan yang diputuskan MK selama kurang lebih sekitar 30 menit sejak sidang putusan dibuka jam 14.00 wib, dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD.
Kaitan syarat kesehatan yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat bagi bakal calon Karda Wiranata dan Yus Taufik atas rekomendasi tim dokter, majelis hakim MK memaparkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Natabaya. Yakni, adanya keharusan memenuhi syarat bagi setiap calon, seperti diatur Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 58 huruf (e), termasuk mengatur larangan menarik pencalonan, untuk materi ini dianggap telah sesuai apa yang menjadi keputusan KPU Karawang.
Dan penggantian Yus Taufik kepada Cellica Nurachadiana pada tanggal 17 September 2010, disampaikan majelis hakim, ini dimungkinkan sesuai Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010. Karena tidak melampaui tenggang waktu yang diberikan KPU sampai tanggal 20 September 2010. Pada poin ini, majelis hakim menyatakan sesuai prosedur. Artinya secara hukum sah. Tidak ada yang dilanggar.
Soal daftar pemilih tetap (DPT), majelis hakim juga berkesimpulan, keterangan saksi-saksi dalam persidangan hanya asumsi saja. Fakta dan data tidak bisa dibuktikan. Begitu pun masalah politik uang, disebutkan majelis hakim, merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain. Sedangkan bantahan termohon dengan memberikan bukti tertulis. Sehingga politik uang belum terstruktur dan massif, serta tidak mengubah hasil pilihan pemilih secara signifikan.
Dengan demikian, akhirnya Mahfud MD membacakan kesimpulan bahwa MK menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Menanggapi hasil ini, salah seorang tim kuasa hukum pemohon, Nyana Wangsa, mengaku kecewa berat. Menurutnya, putusan MK yang menolak gugatan atas hasil Pilkada Karawang 2010 sama seperti halnya kelima daerah lain yang kasusnya serupa ditolak pula. Padahal sudah jelas bukti-buktinya. “Ya hakim punya kewenangan. Kita sudah maksimal dan berbuat banyak. Ya mungkin ini yang terbaik,” ujarnya.
Sedangkan komentar dari kubu termohon, salah seorang tim sukses pasangan Ade Swara-Cellica
Nurachadiana, Isnianto, mengatakan, semua pihak harus bisa menerima putusan MK tersebut. Ia yakin, putusan MK adalah yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.
“Ini bukan semata kemenangan Ade Swara-Cellica. Tapi juga kemenangan seluruh masyarakat Karawang. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mampu menjaga kondusifitas Karawang selama dan paska Pilkada 2010,”
ujarnya sumringah. (vins)
Putusan MK dengan nomor: 213/PHPU.D-VIII/2010 tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang selama menyidangkan sengketa hasil pemilihan bupati/wakil bupati, Akil Mochtar, Kamis (16/12). Dan kesimpulan atas semua materi gugatan yang diputuskan MK selama kurang lebih sekitar 30 menit sejak sidang putusan dibuka jam 14.00 wib, dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD.
Kaitan syarat kesehatan yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat bagi bakal calon Karda Wiranata dan Yus Taufik atas rekomendasi tim dokter, majelis hakim MK memaparkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Natabaya. Yakni, adanya keharusan memenuhi syarat bagi setiap calon, seperti diatur Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 58 huruf (e), termasuk mengatur larangan menarik pencalonan, untuk materi ini dianggap telah sesuai apa yang menjadi keputusan KPU Karawang.
Dan penggantian Yus Taufik kepada Cellica Nurachadiana pada tanggal 17 September 2010, disampaikan majelis hakim, ini dimungkinkan sesuai Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010. Karena tidak melampaui tenggang waktu yang diberikan KPU sampai tanggal 20 September 2010. Pada poin ini, majelis hakim menyatakan sesuai prosedur. Artinya secara hukum sah. Tidak ada yang dilanggar.
Soal daftar pemilih tetap (DPT), majelis hakim juga berkesimpulan, keterangan saksi-saksi dalam persidangan hanya asumsi saja. Fakta dan data tidak bisa dibuktikan. Begitu pun masalah politik uang, disebutkan majelis hakim, merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain. Sedangkan bantahan termohon dengan memberikan bukti tertulis. Sehingga politik uang belum terstruktur dan massif, serta tidak mengubah hasil pilihan pemilih secara signifikan.
Dengan demikian, akhirnya Mahfud MD membacakan kesimpulan bahwa MK menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Menanggapi hasil ini, salah seorang tim kuasa hukum pemohon, Nyana Wangsa, mengaku kecewa berat. Menurutnya, putusan MK yang menolak gugatan atas hasil Pilkada Karawang 2010 sama seperti halnya kelima daerah lain yang kasusnya serupa ditolak pula. Padahal sudah jelas bukti-buktinya. “Ya hakim punya kewenangan. Kita sudah maksimal dan berbuat banyak. Ya mungkin ini yang terbaik,” ujarnya.
Sedangkan komentar dari kubu termohon, salah seorang tim sukses pasangan Ade Swara-Cellica
Nurachadiana, Isnianto, mengatakan, semua pihak harus bisa menerima putusan MK tersebut. Ia yakin, putusan MK adalah yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.
“Ini bukan semata kemenangan Ade Swara-Cellica. Tapi juga kemenangan seluruh masyarakat Karawang. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mampu menjaga kondusifitas Karawang selama dan paska Pilkada 2010,”
ujarnya sumringah. (vins)
Kembangkan seni & Pariwisata
KLARI, RAKA - Wakil Ketua Pemuda Bulan Bintang Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan, menuturkan siap mengawal bupati dan wakil bupati terpilih H Ade Swara dan Dr Cellica Nurachdiana, memimpin Karawang selama lima tahun kedepan. Banyak agenda kerja yang akan dilakukan untuk pengembangan potensi-potensi yang dimiliki Karawang, untuk mencapai kemajuan Karawang, dan kesejahteraan masyarakat.
Andri melanjutkan, salah satu bidang yang menjadi konsentrasinya adalah bidang seni dan pariwisata. Menurutnya, potensi seni dan kreatifitas pemuda Karawang sangat bagus untuk dikembangkan. Kurangnya gerbong sebagai akses, dan wahana untuk menyalurkan dan mengakomodir segala potensi tersebut, membuat potensi seni pemuda Karawang belum tergali dengan maksimal. "Pemuda bulan bintang sebagai sayap gerakan PBB (Partai Bulan Bintang) akan mengembangkan segala potensi yang dimiliki Karawang, termasuk potensi seni dan pariwisata yang selama ini belum tergali dengan maksimal," tuturnya pada RAKA, Senin (13/12) kemarin.
Di sektor pariwisata, lanjutnya, Karawang memiliki potensi yang sangat bagus, mulai dari wisata alam, laut, sejarah maupun religi. Akan tetapi, semua itu belum dioptimalkan karena lemahnya pemasaran, dan publikasi yang kurang intens digencarkan. "Mudah-mudahan dengan adanya pemimpin baru Karawang, dan berdirinya kembali Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Bulan Bintang, seni dan pariwisata di Karawang bisa lebih maju. Sebagai OKP, Pemuda Bulan Bintang bisa menjadi akses, dan wadah untuk pengembangan seni dan pariwisata di Karawang," ujarnya.
Banyak kalangan yang menyambut baik terbentuknya kembali wadah Pemuda Bulan Bintang. Pasalnya, kehadiaran OKP Pemuda Bulan Bintang akan membuat organisasi kepemudaan di Karawang semakin berwarna. "Respon terbentuknya kembali Pemuda Bulan Bintang cukup bagus, terutama tokoh-tokoh pemuda Karawang, salah satunya tokoh pemuda Rengasdengklok, Royani atau yang akrab disapa Roy. Dia sangat mendukung terbentuknya Pemuda Bulan Bintang, bahkan anak tertuanya, Arif Rahmat, masuk dalam struktur organisasi," terang Andri.
Masih kata Andri, Pemuda Bulan Bintang akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengembangkan potensi yang ada di Karawang, untuk menciptakan masyarakat Karawang yang lebih maju. "Kami akan berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan Karawang. Sehingga keberadaan Pemuda Bulan Bintang, bisa dirasakan oleh masyarakat. Para tokoh juga mengharapkan agar kami bisa bekerja dengan efektif,"
pungkasnya.(asy)
Andri melanjutkan, salah satu bidang yang menjadi konsentrasinya adalah bidang seni dan pariwisata. Menurutnya, potensi seni dan kreatifitas pemuda Karawang sangat bagus untuk dikembangkan. Kurangnya gerbong sebagai akses, dan wahana untuk menyalurkan dan mengakomodir segala potensi tersebut, membuat potensi seni pemuda Karawang belum tergali dengan maksimal. "Pemuda bulan bintang sebagai sayap gerakan PBB (Partai Bulan Bintang) akan mengembangkan segala potensi yang dimiliki Karawang, termasuk potensi seni dan pariwisata yang selama ini belum tergali dengan maksimal," tuturnya pada RAKA, Senin (13/12) kemarin.
Di sektor pariwisata, lanjutnya, Karawang memiliki potensi yang sangat bagus, mulai dari wisata alam, laut, sejarah maupun religi. Akan tetapi, semua itu belum dioptimalkan karena lemahnya pemasaran, dan publikasi yang kurang intens digencarkan. "Mudah-mudahan dengan adanya pemimpin baru Karawang, dan berdirinya kembali Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Bulan Bintang, seni dan pariwisata di Karawang bisa lebih maju. Sebagai OKP, Pemuda Bulan Bintang bisa menjadi akses, dan wadah untuk pengembangan seni dan pariwisata di Karawang," ujarnya.
Banyak kalangan yang menyambut baik terbentuknya kembali wadah Pemuda Bulan Bintang. Pasalnya, kehadiaran OKP Pemuda Bulan Bintang akan membuat organisasi kepemudaan di Karawang semakin berwarna. "Respon terbentuknya kembali Pemuda Bulan Bintang cukup bagus, terutama tokoh-tokoh pemuda Karawang, salah satunya tokoh pemuda Rengasdengklok, Royani atau yang akrab disapa Roy. Dia sangat mendukung terbentuknya Pemuda Bulan Bintang, bahkan anak tertuanya, Arif Rahmat, masuk dalam struktur organisasi," terang Andri.
Masih kata Andri, Pemuda Bulan Bintang akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengembangkan potensi yang ada di Karawang, untuk menciptakan masyarakat Karawang yang lebih maju. "Kami akan berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan Karawang. Sehingga keberadaan Pemuda Bulan Bintang, bisa dirasakan oleh masyarakat. Para tokoh juga mengharapkan agar kami bisa bekerja dengan efektif,"
pungkasnya.(asy)
Kamis, 16 Desember 2010
Akhirnya Makamah Kontitusi menolak semuh gugatan dari semuah pasang calon bupati yang mengajukan gugatan ke MK.
Silakan download tanda Panah berwarna hijau ini untuk melihat hasi putusan di bawah ini........
Silakan download tanda Panah berwarna hijau ini untuk melihat hasi putusan di bawah ini........
| Pemohon : 1. Hj. Elly Amalia Priatna dan H. Endang Abdullah (No. Urut 1) 2. Karda Wiranata dan H. Deden Darmansyah (No. Urut 2) 3. Sonny Hersonna dan H. Dadang S. Muchtar (No. Urut 3) 4. H. Endang Warsa dan Agustia Mulyana Bin H. Rosid (No. Urut 5) Kuasa Pemohon : Kahar Nawir, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Kerawang | Kamis, 16-12-2010 | 213/PHPU.D-VIII/2010 | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 | Ditolak |  |
Langganan:
Postingan (Atom)