Perluasan Ibukota, Masyarakat Karawang Jadi Penonton?

Masyarakat menyambut baik rencana pemerintah untuk memperluas daerah Ibukota negara sampai ke Karawang. Jika rencana tersebut terealisasi, dinilai akan dapat membantu meningkatkan kemajuan Karawang, sebagai salah satu daerah penyangga ibukota.

Meski demikian, sebelum rencana tersebut teraalisasi, Pemerintah Kabupaten Karawang diminta untuk serius meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Karawang dari sekarang. Jangan sampai, masyarakat asli Karawang hanya menjadi penonton.

Salah seorang warga Klari, Faisal (38) menuturkan, dia menyambut baik rencana tersebut. Dia menilai, jika Karawang dijadikan sebagai daerah perluasan ibukota, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. "Jika ekonomi masyarakat meningkat, maka kesejahteraannya pun akan ikut meningkat. Sekarang, perekonomian masyarakat belum meningkat, masih banyak warga Karawang yang miskin, pendidikannya juga masih banyak yang rendah," tuturnya pada RAKA, Senin (17/1) kemarin.

Sementara itu, salah seorang aktivis pemuda, Wawan (28) menilai, Karawang belum siap jika harus dijadikan sebagai daerah perluasan ibukota dalam waktu dekat. Pasalnya, SDM Karawang masih rendah, dengan pencaiapan IPM yang masih rendah pula. "Kita lihat saja sekarang di lapangan, jangankan untuk dijadikan daerah perluasan ibukota, jadi daerah industri juga masih banyak pengangguran. Yang menguasai justru orang-orang luar Karawang," terangnya.

Untuk itu, lanjut dia, yang harus dilakukan saat ini, meningkatkan IPM Karawang, agar SDM Karawang cukup mumpuni untuk menghadapi tantangan kemajuan kedepan. Jangan sampai, jika rencana tersebut terealisasi, warga pribumi hanya menjadi penonton. "Inikan baru wacana, jadi masih dalam pembahasan. Tapi, peningkatan IPM sudah menjadi keharusan, agar jadi atau tidak rencana tersebut, SDM Karawang sudah meningkat. Agar masyarakat siap menghadapi perkembangan ke depan. Jangan sampai, setiap perkembangan yang ada di sini, warga pribumi tidak menjadi pelakunya, malah jadi penonton," pungkasnya.

Fantastis, Dana Keamanan Rp 4,5 M, Disyahkan, APBD Karawang Rp 1,6 Triliun Lebih

KARAWANG, RAKA – Luar biasa. APBD murni Karawang 2011 yang baru saja diparipurnakan pada Selasa (18/1) sore, telah memberikan alokasi anggaran bagi institusi diluar struktur pemerintahan daerah cukup fantastis. Menurut sumber RAKA di lingkungan DPRD menyebutkan, angkanya sampai Rp 4,5 miliar. Peruntukan anggaran tersebut, berdasarkan numenklatur, disebut-sebut sebagai biaya pengamanan daerah.

“Dari total anggaran yang Rp 4,5 miliar itu, Kejaksaan Negeri Karawang dialokasikan Rp 1 miliar, Polres Rp 2 miliar, dan Kodim 0604 Rp 1 miliar. Alokasi APBD juga diberikan kepada Sub Denpom dan Kostrad Linud 305 masing-masing dianggarkan Rp 250 juta. Semua anggaran ini diposkan melalui Satpol PP. Malah di internal DPRD, setiap anggota dewan diberikan menyalurkan dana aspirasi hingga Rp 2 miliar,” ungkap sumber RAKA meminta identitasnya dirahasiakan.

Yang diketahui dia, penganggaran sebesar itu bisa digunakan oleh institusi tersebut diluar kebutuhan pengamanan Pilkades. Berdasarkan jadwal, ada 10 desa di wilayah Kabupaten Karawang sudah harus menggelar pemilihan kepada desa tahun ini. Sehingga APBD di sini pun telah menyiapkan kebutuhan untuk itu hingga Rp 400 juta. Sebab setiap desa disubsidi seluruh kebutuhan Pilkades-nya Rp 40 juta.

Hal itu diakui Sekda Iman Sumantri. Sayangnya, dari penjelasan panjang lebar, sekda minta agar tidak seluruhnya menjadi bahan berita. “Saya hanya bisa mengatakan bahwa kabar yang diterima RAKA memang benar segitu angka dan peruntukannya. Kita sendiri di sini masih kesulitan nyimpannya dimana. Coba tanya ke pak Tedjasuria (kepala Satpol PP –red). Anggarannya ditransit melalui OPD dia,” ujarnya.

Ketika RAKA meminta penjelasan dari Tedjasuria, dirinya hanya siap melaksanakan amanat dari pemberian bantuan keuangan bagi institusi vertikal sesuai aturan. Kalau sampai tidak terserap semuanya, dipastikan dia, masuk SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran –red) tahun 2011. Seperti halnya pada tahun anggaran 2010, kata Tedja, pihaknya telah mengembalikan anggaran pengamanan Pilkada dan lain-lainnya sampai Rp 2,4 miliar lebih.

Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Katarina Endang Sarwesti, SH, merasa tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran yang dimintanya dari APBD di sini. Ia sendiri belum pernah tahu seberapa besar anggaran yang diberikan kepada institusinya. Namun Kajari belum dapat memutuskan, apakah akan diterima atau ditolak sebelum tahu bagaimana wujud maupun peruntukan dari anggaran sebesar itu. “Kita pasti pelajari dulu lah.

Yang jelas, kami tidak pernah minta,” ujarnya di sela-sela rapat paripurna pengesahan RAPBD 2011, kemarin.Sedangkan tanggapan dari Kapolres, AKBP Merdisyam, mengatakan, kalau pun memang institusinya diberikan bantuan keuangan dari Pemkab melalui APBD, bisa jadi terkait program sinergis dengan pemerintah daerah di sini. Diakuinya, ini baru pertama kali di Karawang. Kalau daerah lain seperti Purwakarta dan Bogor telah lama selalu memberikan alokasi anggaran bagi bantuan pengamanan di institusi kepolisian.

“Anggaran itu kan pasti buat mendukung kegiatan-kegiatan Pemkab. Tapi saya tidak bicara nilai. Kalau ditanya apakah terlalu besar atau masih rasional, kan sampai hari ini saya belum tahu berapa angkanya?,” tanggap Kapolres. Begitu pula respon dari Dandim 0604, Djoko Purwanto, hanya mengatakan, kalau memang dikasih kenapa ditolak? Kendati dirinya belum tahu berapa angka yang diberikan dari anggaran tersebut. “Hitam putihnya belum jelas. Bagaimana kita mau ngomong?” katanya singkat.

Sebelumnya, Asep Irawan Syafei dari Madani Institute sempat pula mendapatkan bocoran mengenai informasi serupa dari orang-orang yang tahu persis pembahasan RAPBD 2011 di gedung wakil rakyat. Malah beberapa orang di antaranya sampai mempertajam kajiannya bersama eksekutif di gedung Singaperbangsa, tempat ngantornya bupati, wakil bupati, dan sekda. Ditanggapi Asep, secara normatif pihaknya terlebih dulu harus mempertanyakan dasar hukumnya atas adanya penganggaran bagi institusi vertikal diluar struktur Pemkab tersebut.

“Apa ini urusan wajib atau urusan pilihan? Kembali ke hal mekanisme anggaran, ini leading sektornya dimana? Numenklaturnya juga mesti jelas. Masalahnya, bantuan keuangan itu diberikan kepada instansi vertikal yang tidak ada kewajiban pemerintah daerah. Anggaran mereka dari pusat. Kita juga harus lihat urgensinya. Segenting apa Karawang setelah Pilkada selesai digelar. Hanya tinggal sejauhmana institusi yang dialokasikan anggaran ini mau menerima atau tidak. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka tidak pernah minta?” tanya Asep berulang-ulang.

Sayangnya, Plt Ketua DPRD Tono Bahtiar tidak berkomentar. Begitu pun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Bambang Maryono, malah balik bertanya, “info darimana? Silahkan cek saja di buku APBD nanti. Atau tanya sama temen-temen dewan lainnya deh,” kelitnya. Namun kaitan dana aspirasi, Bambang berani mengakui bahwa angka sebenarnya setiap anggota dewan Rp 2 miliar. Rinciannya, Rp 500 juta diarahkan kepada infrastruktur, Rp 8 miliar untuk bantuan sosial, dan bantuan ekonomi kerakyatan Rp 500 juta.

“Itu kan diarahkan langsung ke rakyat. Kita tidak pernah terima uangnya. Cukup sekadar mengalokasikan angggaran sesuai yang diminta atau diajukan masyarakat melalui jaring aspirasi kepada para anggota DPRD. Dan program baru kita adalah bedah rumah bagi warga miskin. Setiap rumah diberikan bantuan dana Rp 25 juta. Program ini leading sektornya Dinas Cipta Karya,” urainya.

Tembus 1,6 Triliun
Secara keseluruhan, kas daerah Kabupaten Karawang yang terangkum dalam APBD tahun anggaran 2011 mencapai Rp 1,680 triliun. Angka ini diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 201,4 miliar, dana perimbangan Rp 1,127 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 352,3 miliar.  Dari total anggaran sebesar itu, untuk belanja daerah dialokasikan Rp 1,94 triliun. Terdiri atas belanja tidak langsung Rp 1,047 triliun, dan belanja langsung Rp 892,9 miliar. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD tentang pengesahan RAPBD 2011 di gedung utama wakil rakyat Karawang, Selasa (18/1) sore.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Ade Swara memaparkan, bahwa lebijakan belanja daerah tahun ini diorientasikan pada pencapaian prinsip-prinsip dasar pembangunan yang akan dicapai dengan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Yaitu, peningkatan aksesibilitas maupun mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah, serta ketersediaan infrastruktur wilayah. Ditunjang bidang administrasi pemerintahan, pemberdayaan sosial keagamaan dengan memperhatikan prinsip berkeadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

“Anggaran belanja tidak langsung yang teralokasikan pada anggaran belanja diharapkan dapat memberikan arah pada upaya penyelesaian permasalahan menuju pencapaian indeks pembangunan manusia atau IPM. Ini berkaitan penyelesaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait rasio ruang kelas. Alokasi tersebut juga diarahkan ke penetapan pondasi kegiatan ekonomi sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat,” urai bupati.

Lanjut bupati, semua itu didukung kearah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama fasilitasi pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya memotivasi peningkatan tunjangan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan alokasi anggaran belanja langsung, kata bupati, diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan 17 urusan wajib dan 3 urusan pilihan, termasuk program rutin, yang akan dilaksanakan oleh 72 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Menanggapi kata akhir fraksi-fraksi, jawab bupati, apa yang menjadi perhatian DPRD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di tahun 2011 hingga tahun–tahun berikutnya.  Oleh karenanya, bupati mengajak seluruh jajaran legislatif maupun elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan seluruh program pembangunan hingga dapat berjalan sesuai koridor yang telah disepakati bersama. Harapan bupati, visi Kabupaten Karawang untuk mewujudkan Karawang yang sejahtera berbasis pembangunan berkeadilan berlandaskan iman dan takwa dapat cepat tercapai.

Bupati Ade Suara: Kebijakan Pendidikan Garatis Akan Dikaji Ulang, Yang Gratis Dinilai Tidak Mendidik Masyarakat

“Kedepan kita lebih mengarahkan pendidikan berkualitas tapi terjangkau.  Bukan gratis. Ini tidak mendidik bagi masyarakat. Kalau sekarang tetap gratis, terpaksa masih akan saya lakukan pada tahun anggaran 2011..” (Bupati H Ade Swara)


DIDEMO PERTAMA: Puluhan aktivis PMII Karawang mendatangi Kantor Bupati Karawang untuk bertemu langsung bupati H Ade Swara. Mereka menuntut janji orang nomor satu di Kabupaten Karawang yang baru ini saat kampanye lalu.

Saat tiba di pintu depan gedung Singaperbangsa, mobil dinas bupati yang terparkir di tempatnya itu sempat diusir agar segera dialihkan ke tempat lain. Mereka pun menolak keras ketika Asda I Saleh Effendi menemuinya dan bersikukuh tetap ingin bertemu langsung bupati untuk menyampaikan tuntutannya.

KARAWANG, RAKA– Subsidi pendidikan untuk sekolah gratis bagi siswa di wilayah Kabupaten Karawang akan ditinjau ulang. Bahasa gratis yang selama ini diterapkan, dianggap, tidak mendidik. Namun demikian, evaluasi terhadap kebijakan sekolah gratis tersebut baru akan dilakukan mulai tahun anggaran 2012.

Hal itu dikatakan Bupati Ade Swara saat menerima aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang di Aula gedung Singaperbangsa, Senin (3/1). “Kedepan kita lebih mengarahkan pendidikan berkualitas tapi terjangkau.  Bukan gratis. Ini tidak mendidik bagi masyarakat. Kalau sekarang tetap gratis, terpaksa masih akan saya lakukan pada tahun anggaran 2011,” ujarnya disambut setuju kalangan PMII.

Bahkan Ketua PMII, Muhammad Sulton, meminta pula bupati agar pemberian beasiswa bagi mahasiswa kelahiran Karawang yang kuliah di Unsika turut ditinjau ulang. Ia menuding, seringkali yang memanfaatkan beasiswa tersebut adalah dari kalangan keluarga pejabat di lingkungan Pemkab, bahkan dari orang-orang yang sebenarnya tidak perlu disubsidi.

Di sisi lain, Sulton menyarankan, kalau pun pemberian beasiswa tetap diberikan, Pemkab harus punya orientasi jelas. Menjawab hal ini, kepada RAKA bupati menegaskan, bahwa kebijakan pendidikan berkualitas dan terjangkau yang dimaksudkannya sangat kondisional, terkait kemampuan. Baik dari sisi kemampuan APBD maupun kemampuan masyarakat itu sendiri.

“Kita tetap akan mengacu kepada aturan pemerintah pusat. Di sana telah memberikan alokasi pendidikan 20 persen. Tidak mungkin kita bertentangan dengan kebijakan pusat,” tandas bupati usai menutup dialog dengan PMII. Dalam kesempatan sama, bupati juga menyebut, alokasi anggaran bidang pendidikan yang diminta PMII minimal sebesar 30 persen, sebenarnya di Kabupaten Karawang alokasi bidang ini sudah 40 persen bila dihitung secara keseluruhan, baik fisik maupun non fisik.

Hanya jika hasil didiknya belum menggembirakan, kata bupati, ini pun bagian yang sama-sama dipertanyakannya. Efektifitas dari besarnya anggaran pendidikan dan alokasi yang diperuntukannya, dijanjikan dia, akan dikaji ulang guna diarahkan kepada pendidikan lebih berkah. Mengenai reformasi birokrasi, bupati mengakui dirinya tetap bekerja normatif. Soal pecat memecat, pihaknya

perlu melibatkan yudikatif untuk pembuktian hukum jika pejabat yang dipersoalkan diduga terlibat kasus korupsi atau gratifikasi. “Tidak boleh bupati main pecat semaunya. Itu menyangkut nasib orang,” tegasnya.

Dalam aksinya kemarin, puluhan aktivis PMII mendatangi gedung Singaperbangsa untuk bertemu langsung bupati. Mereka menuntut janji orang nomor satu di Kabupaten Karawang yang baru ini saat kampanye lalu. “Kami ingin bupati segera melakukan kebijakan-kebijakan konkret yang bisa dirasakan rakyat. Jangan hanya sekadar bualan semata. Kendati baru seminggu menjabat, tapi bukan berarti tetap diam. Segera ‘action’, keluarkan karyanya. Rakyat sudah menunggu,” teriak korlap aksi, Ahmad Fauzi Ridwan.

Ketika mereka tiba di pintu depan gedung Singaperbangsa, mobil dinas bupati yang terparkir di tempatnya itu sempat diusir agar segera dialihkan ke tempat lain. Mereka pun menolak keras ketika Asda I Saleh Effendi menemuinya. Mereka bersikukuh tetap ingin bertemu langsung bupati untuk menyampaikan tuntutannya. Ada 5 poin tuntutan yang diminta segera diselesaikan bupati.

Pertama, meningkatkan alokasi di bidang pendidikan dengan target rencana mencapai 30 persen. Ini sebagai bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, menekan angka pengangguran dengan menghentikan jumlah urbanisasi pekerja ke Karawang. Ketiga, pecat pejabat bejad yang kena kasus korupsi, gratifikasi, dan kebejatan lainnya yang merugikan uang rakyat sebagai bukti keseriusan Pemkab dalam melaksanakan reformasi birokrasi bedrbasis kualitas kerja, serta pelayanan terhadap rakyat.

Keempat, hentikan alih fungsi lahan, laksanakan Undang-undang agraria, dan membuat Perda tentang lahan produktif. Kelima, tolak rencana mobil dinas untuk kepala desa yang tidak ada relevansinya dengan penanganan kesejahteraan rakyat. Dari kelima tuntutan PMII itu, jawab bupati, tidak ada satu pun yang bertentangan atau bertabrakan dengan program pemerintahan yang kini sedang dipimpinnya.          

Bila hingga kini dianggap belum ada aksi, menurut bupati, ini baru proses adaptasi.

 “Hari ini (kemarin) baru hari keempat saya bekerja di sini. Banyak hal yang harus dilakukan guna menyelesaikan sisa pekerjaan pimpinan terdahulu. Insya Allah saya tidak akan terlena oleh euforia kemenangan. Bahkan tidak akan terlena pula atas banyaknya ucapan selamat dari berbagai pihak. Malah sampai sekarang saya belum pernah baca ucapan selamat itu. Masih sibuk selesaikan PR-PR lama,” tandasnya.

Rapat Harian

Hasil Rapat harian pertanggal 7 Jan 2011. Menghasilkan putusan bahwa rapat harian pemuda bulan bintang di laksanakan setiap Hari Jum'at jam 17"00 s/d selesai, Dan Pengngajian rutian setiap bulan di Akhir Bulan di Minggu Ke 4 Bertempat di sekretariatan Pemuda Bulan Bintang  Di PERUM KOPEBRI Block Q No 11 Teluk Jambe Barat, Dan Pembentukan PAC di setiap kecamatan di 30 kecamatan di wajibkan sudah rampung di akhir bulan Januari ini di karnakan SK DPC Pemuda Bulan Bintang  sudah di selesai kan oleh DPW.

Rekor Dunia Pecah di Karawang, 7424 Orang Serempak Menari Jaipong

KARAWANG,RAKA- Untuk kedua kalinya, Karawang berhasil memecahkan museum rekor Indonesia (MURI), setelah berhasil memecahkan rekor dengan Tari Jaipong terlama, kini memecahkan rekor dengan Tari Kolosal Jaipong terbanyak. Bahkan, kegiatan yang melibatkan 7424 penari tersebut, masuk dalam rekor dunia. Piagam Muri diberikan langsung oleh Menejer Muri, Yusuf Ngadri, Minggu (26/12) kemarin.

Tari Jaipong bersama yang diselenggarakan oleh Radar Karawang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tersebut, semakin mempertegas bahwa Jaipongan merupakan asli Karawang. "Ini merupakan rekor yang kedua bagi Karawang untuk kategori Jaipong. Dulu, Karawang pernah masuk rekor Muri dengan penari Jaipong terlama, yaitu selama 15 jam berturut-turut. Sekarang Karawang masuk rekor lagi, bahkan masuk rekor dunia, dengan kategori nari jaipong terbanyak, yang melibatkan 7424 peserta. Ini menunjukan bahwa, Jaipong identik dengan Karawang, dan berasal dari Karawang," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri MSi menegaskan, bahwa Tari Jaipong merupakan asli Karawang. Dia menceritakan, awalnya Jaipong berasal dari topeng. Pada 1979, koreo jaipong di bawa ke Bandung dalam sebuah pertunjukan, lalu di Bandung koreo Jaipong ini dikembangkan. "Jaipong merupakan asli Karawang, bukan dari Subang, Bandung, atau daerah lainnya, tapi dari Karawang. Ini yang harus masyarakat Karawang ketahui, jaipong asli budaya Karawang," tegasnya.

Ditambahkan, masyarakat sudah meninggalkan jaipong, bahkan ada salah satu kebudayaan dan kesenian asli Karawang lainnya yang hampir punah, seperti ajeng dan topeng. "Ajeng itu, semacam proses upacara penerimaan tamu, waktu jaman dulu di Karawang, ini sekarang sudah tidak digunakan lagi. Begitupun dengan topeng, sudah mulai kalah dengan kebudayaan luar.

Ini akan kita revitalisasi lagi, topeng juga kedepan akan kita kolaborasikan dengan teater, ini akan kita mulai pada 2011 mendatang," ungkapnya. Jumlah seniman Karawang, terus Acep, diperkirakan mencapai 10 ribu seniman, dengan jumlah sanggar sebanyak 500 sanggar. Akan tetapi, diperkirakan kurang dari 20 persen sanggar yang aktif. Sarana dan pra sarana menjadi kendala untuk seniman maupun sanggar untuk tetap eksis.

"Yang aktif itu, sering tampil atau dipanggil, juga melakukan pembinaan. 2011 nanti, kita akan membuat kampung budaya. Kampung budaya tersebut, sebagai tempat untuk berekspresi, tempat promosi, kuliner dan lainnya, yang berkaitan dengan budaya lokal Karawang. Kita ingin menjadikan Karwang ini lebih berkarakter," ujarnya.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Radar Karawang, Suhlan Pribadie dalam sambutannya menjelaskan, di tengah krisis budaya Sunda, tari jaipongan dianggap bisa menjadi lokomotif untuk mengangkat budaya Sunda secara keseluruhan.

"Kita sangat berharap jaipongan sebagai tarian tidak sampai tenggelam oleh pemaknaan yang kelira tentang keberadaanya. Tarian tradisional ini diharapkan mampu ditafsirkan sebagai sesuatu yang sarat akan nilai filosofis spiritual. Ini memang sebuah tantangan bagi seniman Sunda bagaimana menjadikan seni tari jaipongan mampu membuat penontonnya menghayati nilai filosofisnya dan menjadikan tarian ini lebih bermartabat," jelasnya.

Karenanya, kata Suhlan, peristiwa budaya semacam tarian massal jaipongan ini bisa menjadi semacam istighosah budaya, agar masyarakat Karawang selalu ingat akan jatidiri dan nilai-nilai kebudayaan aslinya.
"Betapa orang Sunda seharusnya bangga dengan budayanya. Bermusik bukan hanya sebuah ekspresi seni semata, tetapi juga merupakan wujud nilai-nilai, gairah, etos dan semangat kehidupan bermasyarakat.

Pencapaian di dalam berkarya membutuhkan sebuah kerja keras, banyak pemikiran, olah rasa, latihan dengan disiplin serta sebuah lingkungan masyarakat yang mendukungnya. Ketika musik itu hilang atau surut sebenarnya kita patut menanyakan apakah sebuah masyarakat sebenarnya sedang mengerjakan kerja kebudayaan yang alamiah dari dalam dirinya, sehingga kebanggaan dan martabat itu dibina dan dijunjung tinggi," paparnya lagi.

Sementara itu Plt Bupati Karawang, Iman Somantri menambahkan, untuk sementara, anggaran yang telah disiapkan untuk kampung budaya tersebut sebesar Rp 9 milyar, dengan luas area yang disipkan seluar 3,5 hektar. "Rencananya pembangunan akan dilakukan pada 2011 mendatang, tempat yang akan di gunakan, di sekitar interchange Karawang Barat, dekat pemancingan Ajo.

Kita juga, sekarang telah menyiapkan gedung kesenian, Nanti bisa digunakan untuk aktifitas kesenian maupun pembinaan. Kita berharap, seluruh kesenian dan budaya asli Karawang, bisa tumbuh kembang kembali, dan masyarakat mencintainya," pungkasnya.

Komisi C Akan Serius Garap Seni dan Budaya

Anggota Komisi C DPRD Karawang, saat mengahdiri Pasar Seni dan Budaya Sunda di Padepokan Saung Beureum.

KARAWANG, RAKA - Semangat wakil rakyat yang duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, untuk lebih serius melestarikan kesenian, dan kebudayaan asli Karawang perlu dijadikan catatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Karawang periode mendatang. Pasalnya, mereka terus memberikan apresiasi setiap gelaran seni dan budaya yang diselenggarakan, termasuk gelaran di Saung Beureum.

"Ini baik sekali dari sisi ekonomi bagi masyarakat setempat. Cara melestarikan seni, dan budaya dalam kemasan di Saung ini pun ternyata menjadi wadah yang layak bagi seniman lokal," jelas anggota DPRD Karawang Fraksi Demokrat, Nurjaman, kemarin.

Dari catatan kali ini, Nurjaman bisa mengetahui bahwa gabungan antara berbagai kesenian tradisional yang dikemas dengan bentuk pasar, bisa menghidupkan perputaran roda ekonomi bagi masyarakat. "Pertunjukan seni yang menjadi pemikat, ternyata menciptakan peluang yang besar bagi masyarakat pelaku seni," Ucapnya seraya mengakui akan lebih serius memperjuangkan keberadaan seni tradisional Karawang.

Selain itu, Nurjaman sebagai putra daerah merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu para seniman lokal bisa bersaing seiring berkembang jaman era modernisasi seperti sekarang. Sebagai daerah yang besar, menurutnya Karawang harus bisa melestarikan, dan membanggakan tradisi seni dan budayanya sendiri. "Melalui pasar seni seperti ini paling tepat untuk membuat kesenian daerah tetap eksis," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Nurlela S. Arifin, anggota Komisi C DPRD Karawang Fraksi PBB, yang mengerti bahwa melestarikan kesenian, dan kebudayaan tradisional itu perlu dukungan yang tidak sedikit, ketika sebagian besar masyarakat mulai memilih sesuatu yang serba instan. "Untuk tetap eksis melestarikan seni, dan budaya tradisional, perlu diteruskan dengan kegiatan kegiatan seperti ini," ucap dia.

Karena itu, dalam acara pasar seni budaya di Pedepokan Saung Beureum Rengasdengklok, Ia sebagai anggota DPRD Komisi C telah membuat catatan yang penting untuk diprioritaskan Pemerintah Daerah Karawang dalam hal melestarikan seni, budaya dan juga kuliner tradisional Sunda sebagai jati dirinya di wilayah Jawa barat. "Yang terpenting, semangat dari para seniman lokal termasuk pemilik padepokan ini harus kita berikan motivasi supaya bisa lebih bersaing untuk ke depannya," ucapnya.

Sementara itu, kegiatan pasar seni dan budaya ini merupakan suatu kemasan yang dinilai paling apik, dan sukses dalam hal pemberdayaan para seniman, dan juga para pemuda lokal dalam wadah karang taruna. Karena itu, Camat Rengasdengklok, R. Sopandi, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pasar seni tradisional ini perlu dijadikan sebuah agenda rutin, karena bermanfaat positif dari segi ekonomi masyarakat dan seniman lokal.

ASLI milik masyarakat karawang

KLARI, RAKA - Banyak beredar isu setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih, H Ade Swara dan dr Cellica (ASLI), bahwa kepemimpinan H Ade Swara, akan melahirkan rezim baru di Karawang. Akan tetapi, isu tersebut dibantah oleh salah seorang kader Partai Bulan Bintang (PBB), Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan.

Diyakininya, isu seperti itu tidak akan terjadi. Menurutnya, pemerintahan H Ade Swara nanti, akan objektif dan mementingkan kepentingan masyarakat Karawang. Tidak akan mementingkan golongan ataupun membangun rezim baru. "Banyak isu yang beredar paska pelantikan, katanya H Ade akan mementingkan golongannya sendiri, atau membangun rezim di Karawang. Saya yakin itu tidak akan terjadi, dan saya pun tidak menginginkannya," tuturnya pada RAKA, Selasa (28/12) kemarin.

Diteruskannya, sesudahnya H Ade Swara dan dr Cellica dilantik, maka mereka sudah menjadi milik masyarakat Karawang seluruhnya bukan hanya milik golongan tertentu, karena mereka merupakan pemimpin Karawang. "Sekarang H Ade dan dr Cellica, sudah menjadi milik seluruh masyarakat Karawang, bukan milik golongan ataupun pendukungnya. Jadi, dalam membangun programpun nanti, atas dasar kepentingan masyarakat secara umum. Saya yakin, beliau akan berbuat yang terbaik untuk Karawang," paparnya.

Menurut Andri, beban amanah pemerintahan ASLI sangat berat. Pasalnya, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan, mengenai pembangunan di Karawang. Dan tugas tersebut, harus dijalankan dengan maksimal. "Pemerintahan ASLI saya kira cukup berat menanggung beban amanah rakyat. Pasalnya, banyak PR-PR yang harus segera diselesaikan, mulai dari infrastruktur, kesejahteraan rakyat, yang terpenting saat ini adalah kesehatan, dan pendidikan yang harus diutamakan," ujar Andri.

Masih kata Andri, dia mengajak pada seluruh masyarakat Karawang, untuk mendukung pemerintahan ASLI selama 5 tahun ke depan. "Tanpa dukungan dan support dari masyarakat, mustahil pemerintahan ASLI ke depan bisa berjalan dengan maksimal," pungkasnya.(asy)
Diposkan oleh Radar Karawang di 1