Diungkapkan beberapa petinggi Partai, muktamar kali ini dinilai sebagai forum paling strategis dan titik penentu bagi seluruh jajaran pengurus dan kader partai berasas Islam ini. Sebab, jika jelas arah serta tujuan program partai pasca muktamar, maka bukan tidak mungkin Pemilu 2014 bisa dimenangkan. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, PBB hanya tinggal nama belaka.
Dikatakan Ketua DPP PBB, Jamaluddin Karim, muktamar PBB kali ini merupakan momentum paling akhir, apakah PBB ke depan nanti akan survive atau tidak. Kalau momentum ini tidak dimanfaatkan secara optimal PBB tinggal nama belaka.
“Saya berharap kepada seluruh kader PBB di seluruh Indonesia, agar bisa memanfaatkan secara serius muktamar nanti. Kita tidak bisa main-main lagi. Partai ini betul-betul harus berubah,” kata Jamaluddin Karim kepada Monitor Indonesia.
Jamal juga mengungkapkan, pemilu kemarin di DPR RI, PBB tidak mendapat kursi satu pun, karenanya para anggota DPRD dari PBB di daerah harus berperan secara lebih baik lagi. Mereka harus betulbetul bekerja secara profesional.
“Tentunya hal ini, harus menjadi momentum juga buat anggota DPRD di daerah untuk lebih mendekatkan diri pada rakyat. Karena itu kepada anggota DPRD dari PBB yang sekarang menjadi ujung tombak pencitraan partai harus melakukan yang terbaik bagi partai,” ujar politisi kelahiran Semarang, 8 Februari 1954 itu.
Sebab, menurutnya, salah satu faktor kekalahan PBB pada Pemilu 2009 lalu karena kurangnya kedekatan kader PBB dengan masyarakat di bawah. Mereka lebih asyik dengan program masingmasing. Selain itu, secara institusional, memang harus ada strategi yang terfokus dan sistemik, agar bisa melakukan pembenahan masalah kaderisasi di tingkat desa yang sebetulnya adalah ujung tombak dari partai itu sendiri.
“Nah selama 12 tahun berdiri partai ini hamper tidak ada penanganan kader-kader di tingkat desa, kelurahan serta kecamatan. Karena itu, ke depan nanti partai kita sekarang harus menjadi partai kader. Sekarang ini kita tidak tahu apakah partai kita ini partai kader atau partai massa. Ujung tombak partai kita harus ada di desa, harus ada pengaderan dan pembinaan,” kata Jamal lagi.
Mantan ketua Fraksi Partai Bulan Bintang DPR-RI periode 2004-2009 ini juga membayangkan, kalau saja PBB sudah punya kader lima orang di desa, maka sulit sekali kita digoyang oleh lawan. PBB adalah partai ideologis, jadi tidak menutup kemungkinan akan ada lawan politik dari kalangan sekuler dan neolib yang akan merusak secara diam-diam maupun terang-terangan.
“Salah satunya dengan cara membunuh karakter para pemimpin kita. Situasi seperti itu sudah dibuktikan dengan mereka melemahkan posisi Yusril dan MS Kaban. Tapi, karena kita tidak punya kader maka mereka tidak bisa melawan,” kata mantan Ketua Umum HMI Denpasar itu.
Karena itu, lanjutnya, momen muktamar Medan akan menentukan posisi PBB ke depan, akan terus berkibar atau tidak. Semua tergantung dari peserta muktamar, maukah mereka melakukan pengaderan.
“Karena kita lemah, maka orang luar juga tidak akan membantu kita. Di partai ini, orang mau membantu kita karena kita kuat bukan karena kita lemah, karena mereka ada kepentingan,” katanya.
Oleh karena itu, masalah pengaderan di tubuh PBB, menurutnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan Jamal, berani menargetkan, PBB ke depan harus bisa memiliki 225.000 kader di seluruh Indonesia. Dari sana baru bisa diukur perolehan suara partai ke depan akan seperti apa.
“Ini akan menjadi program gerakan nasional rekrutmen kader,” katanya. Di tempat terpisah, Sekjen DPP PBB Sahar L Hasan juga mengungkapkan, Muktamar III PBB merupakan forum yang paling menentukan bagi hidup dan matinya partai. Tiga kali ikut pemilu, sekali lolos dua kali tidak lolos.
“Karena itu, pada pemilu kali ini kita harus lolos dari sistem pemilu yang diberlakukan,” kata Sahar kepada Monitor Indonesia.
Namun demikian, dikatakan Sahar, dalam muktamar nanti PBB hendaknya tidak hanya fokus pada masalah internal partai, tapi juga konsen terhadap pikiran solutif terhadap persoalan bangsa dan negara. Masih banyak persoalan yang mengemuka dan sampai saat ini belum bisa diselesaikan, dari soal kemiskinan ang jumlahnya mencapai 32,5 hingga 40 juta jiwa, kemudian pengangguran yang terus bertengger di atas angka delapan persen.
“Padahal sesuai dengan ketentuan internasional. Kalau jumlah pengangguran sudah di bawah delapan persen berarti negara ini sudah dikelola dengan relatif baik,” ungkap politisi yang pernah aktiv di PPP itu.
Selain itu, masalah yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas dalam muktamar PBB nanti yaitu soal korupsi yang masih merajalela. Bahkan, Kalau diperhatikan tiga tahun terakhir ini, yakni tahun 2008, 2009 dan 2010 ini justru indeks prestasi korupsi malah meningkat.
“Lihat saja, pada tahun 2008 jumlahnya mencapai, 89 persen, pada 2009 naik menjadi 8,9 persen dan tahun 2010 mencapai 9, 07 persen,” ujarnya.
Hal ini berarti, jelasnya, diantara 10 orang pejabat Indonesia hampir tidak ada yang tidak terimbas korupsi. Karena hanya 0,93 yang tidak kena. Jadi sangat tidak menggembirakan. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, kenapa sudah ada KPK, kehadiran markus makin marak dan jika terus ditelusuri makin banyak juga ditemukan penyimpangan.
“Karena itu, dalam menghadapi masalah ketidakamanahan dalam pengelolaan negara, PBB tidak setuju dengan hukuman mati, tapi cukup dengan potong tangan saja,” ujar dia.
Sementara, dalam masalah pengelolaan pajak, PBB mengimbau agar pengelolaannya lebih diperbaiki dan diharapkan harus ada pembahasan undang-undang baru tentang pengelolaan pajak supaya memberikan ruang kepada BPK untuk turut melakukan audit terhadap uang pajak yang dihimpun Direktorak Jenderal Pajak.
“Karena itu di muktamar nanti diharapkan ada rumusan program kerja partai yang mengarah kepada persoalan bangsa yang masih tetap harus segera diatasi,” katanya.
Sahar juga mengatakan, dalam muktamar kali ini diharapkan lahir ide-ide dan pemikiran untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Bisa dalam program kerja PBB bisa juga sebagai muatan rekomendasi yang akan dituangkan.
“Secara pribadi saya berharap para muktamirin ini jangan memfokluskan diri pada pemilihan ketua umum tapi kepada program kerja partai,” katanya.
Dirinya menjelaskan, di internal PBB sendiri sudah saatnya dibangun AKOE yakni, aktualisasi, konsolidasi, optimalisasi dan ekspansi. Karena selama ini PBB masih membatasi pada konstituen yang lama. Kalau ini bisa dilakukan, PBB bisa dipastikan akan bisa mendapat dukungan atau suara baru.
Tapi, ada hal yang lebih penting lagi yang dapat mendukung PBB bisa meraih suara signifikan pada pemilu nanti, yakni undang-undang partai politik atau pemilu hendaknya bisa diketahui lebih dini. Karena itu, selayaknya pemerintah dan DPR itu segera membahas RUU parpol dan pemilu dalam waktu dekat ini.
0 komentar:
Posting Komentar