Jumat, 11 Februari 2011

Penegakan syariat Islam secara konstitusi akan tetap menjadi tujuan Perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB). Revitalisasi dan rekonsolidasi partai akan menjadi fokus utama muktamar III PBB

Image

RAMAINYA bursa calon ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) jelang Muktamar ke III di Medan pada 23-26 April 2010, ternyata tidak mengurangi pergolakan wacana arah tujuan partai  memperjuangkan penegakan syariat Islam. Tujuan PBB ini dianggap banyak kalangan pengamat politik sebagai salah satu penghambat besarnya partai.

Namun, Ketua Umum PBB MS Kaban mengungkapkan, prinsip dan nilainilai Islam sebetulnya sangatlah universal. Prinsip ini bisa dilakukan dimanamana. Oleh karena itu, keikutsertaan PBB dalam dinamika perpolitikan di Indonesia tidak lebih dari bagian perjuangan penegakan nilai-nilai tersebut.

“Kita ingin menyumbangkan dan melakukan akselerasi (percepatan) kemakmuran Indonesia dengan prinsip-prinsip Islam. Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan,” tutur Kaban pada Indonesia Monitor.

Jadi, lanjutnya, seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan masyarakat dan kenegaraan adalah ruang gerak perjuangan PBB. Partai merupakan media untuk turut serta dalam berkontribusi membangun bangsa dengan tetap membawa nilai-nilai Islam.

“Kita yakin syariat Islam sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena mayoritas bangsa ini muslim, maka kita yakin syariat Islam dapat mempercepat kemakmuran bangsa ini,” ujarnya.

Mantan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu I ini mengaku, ada resistensi dan apresiasi dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Karena, Indonesia dibangun atas dasar prinsip kebhinekaan, dimana banyak memiliki paham dan aliran.

“Penolakan atau keengganan terhadap apa yang kita perjuangakan akan tetap ada dan kita akan menjelaskan, karena resistensi itu sendiri terjadi karena adanya kekurangpahaman atau karena proses komunikasi yang belum intensif,” ujarnya.

Oleh karena itu, PBB tidak akan mengubah haluan syariah Islam karena mengandung nilai-nilai universal. Perjuangan syariah Islam akan terus diperjuangkan secara konstitusi melalui pintu gerbang demokrasi.

“Jadi demokrasi jangan sampai membonsai kekuatan politik yang ada. Semua harus diberi kesempatan,” ujar tokoh kelahiran Binjai, 5 Agustus 1958 itu.

Kaban yang akan dicalonkan kembali sebagai ketua umum tersebut memahami, masih banyak umat Islam yang belum mengerti apa itu inti dari syariat Islam. Karenanya, lanjut Kaban, tugas tersebut menjadi tanggung jawab PBB sebagai partai politik. Pendidikan politik tersebut adalah perjuangan jangka panjang. Bukan hanya sekedar untuk meraih suara pada saat pemilu.

“Karena itu perjuangan PBB tidak hanya untuk pemilu tapi untuk perjuangan jangka panjang. Dan kita sangat yakin bahwa PBB sepanjang tidak dibonsai dan pemilu dilakukan dengan jujur, dapat memberikan kontribusi dan simpati dari masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut, Kaban juga mengungkapkan, dalam muktamar nanti akan dilakukan revitalisasi dan rekonsolidasi partai. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan dari seluruh ormas yang ada di Partai Bulan Bintang. Seperti diketahui, PBB dilahirkan oleh 24 ormas Islam antara lain: Muhammaddiyah, NU, Dewan Dakwah, Persis danA l-Irsyad.

“Saya pikir semuanya sudah berkomitmen untuk membesarkan Bulan Bintang,” jelasnya. Hal itu, untuk menepis anggapan yang mengatakan setelah PBB didirikan seakan-akan dia (ormas-ormas tersebut) lepas, tapi sekarang kami akan tetap mengikat. Mereka sudah terakomodir, tapi ada proses komunikasi yang terputus.

“Tentunya kita akan bangun komunikasi keumatan, introspeksi diri demi mempertegas sikap partai dalam menghadapi perubahan politik dimasa yang akan datang,” tandasnya.

Senada dengan MS Kaban, Ketua Umum Majelis Syuro, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan, partai hendaknya tidak terlampau ideological oriented, atau terlalu mengagungkan ideologi tapi lebih mengacu Islam sebagai sumber nilai-nilai yang lebih realistik dan mampu menjawab dan menyelesaikan secara langsung permasalahan yang ada pada masyarakat sekarang ini. Jangan terjebak pada wilayah idelogi dan filosofi yang terlalu mengawang dan sulit diterjemahkan oleh masyarakat bawah.

“Contoh, ketika orang berbicara syariat Islam, hal ini sebetulnya terlalu abstak dan terlalu tinggi filosofisnya. Ini tentunya akan sulit diterima kalangan menegah bawah. Harusnya kita berbicara, bagaimana naik haji bisa murah, sekolah bisa gratis namun berkualitas tinggi, itu kan sebenarnya implementasi dari prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri. Inilah pentingnya menafsirkan prinsip-prinsip syariat Islam sehingga lebih mudah dipahami banyak orang,” jelasnya.

Yusril sendiri mengungkapkan, pada dasarnya PBB merupakan partai politik yang memiliki karakter tersendiri, dimana kekuatan PBB terletak pada ide-idenya yang selalu mengarah pada problem solving dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dengan tetap menjujung tinggi nilai-nilai keislaman. Inilah sebetulnya inti dasar dari PPB sebagai partai Islam modern.

“Namun sayangnya kurang terkomunikasikan atau tersebarluaskan pada masyarakat,” papar mantan Menteri Menkumham KIB I itu. Belum lagi persoalan sosialisasi pemikiran atau transformasi ide dari atas ke bawah, yang diakui Yusril ada kesenjangan antara apa yang menjadi pemikirannya dengan apa yang dipikirkan para kader PBB.

“Keadaan seperti itu tentunya hanya bisa diselesaikan dengan proses pengaderan. Tentunya saya berharap kepemimpinan berikutnya akan lebih fokus pada pengkaderan itu sendiri,” katanya.

Sementara soal keberadaanya di partai, Yusril sendiri mengaku akan tetap ada di PBB, karena baginya, jabatan tidak penting. Sebagai orang yang ikut andil dalam mendirikan PBB, ia tidak akan lepas tanggung jawab untuk terus membesarkan PBB.

“Saya tidak berambisi lagi untuk kembali memegang amanah tersebut. Namun kita lihat perkembangan dalam muktamar apakah ada tokoh-tokoh baru yang sekiranya berpotensi dan memiliki kecakapan untuk bisa menempati posisi tersebut,”

0 komentar:

Posting Komentar