Bupati Ade Suara: Kebijakan Pendidikan Garatis Akan Dikaji Ulang, Yang Gratis Dinilai Tidak Mendidik Masyarakat

“Kedepan kita lebih mengarahkan pendidikan berkualitas tapi terjangkau.  Bukan gratis. Ini tidak mendidik bagi masyarakat. Kalau sekarang tetap gratis, terpaksa masih akan saya lakukan pada tahun anggaran 2011..” (Bupati H Ade Swara)


DIDEMO PERTAMA: Puluhan aktivis PMII Karawang mendatangi Kantor Bupati Karawang untuk bertemu langsung bupati H Ade Swara. Mereka menuntut janji orang nomor satu di Kabupaten Karawang yang baru ini saat kampanye lalu.

Saat tiba di pintu depan gedung Singaperbangsa, mobil dinas bupati yang terparkir di tempatnya itu sempat diusir agar segera dialihkan ke tempat lain. Mereka pun menolak keras ketika Asda I Saleh Effendi menemuinya dan bersikukuh tetap ingin bertemu langsung bupati untuk menyampaikan tuntutannya.

KARAWANG, RAKA– Subsidi pendidikan untuk sekolah gratis bagi siswa di wilayah Kabupaten Karawang akan ditinjau ulang. Bahasa gratis yang selama ini diterapkan, dianggap, tidak mendidik. Namun demikian, evaluasi terhadap kebijakan sekolah gratis tersebut baru akan dilakukan mulai tahun anggaran 2012.

Hal itu dikatakan Bupati Ade Swara saat menerima aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang di Aula gedung Singaperbangsa, Senin (3/1). “Kedepan kita lebih mengarahkan pendidikan berkualitas tapi terjangkau.  Bukan gratis. Ini tidak mendidik bagi masyarakat. Kalau sekarang tetap gratis, terpaksa masih akan saya lakukan pada tahun anggaran 2011,” ujarnya disambut setuju kalangan PMII.

Bahkan Ketua PMII, Muhammad Sulton, meminta pula bupati agar pemberian beasiswa bagi mahasiswa kelahiran Karawang yang kuliah di Unsika turut ditinjau ulang. Ia menuding, seringkali yang memanfaatkan beasiswa tersebut adalah dari kalangan keluarga pejabat di lingkungan Pemkab, bahkan dari orang-orang yang sebenarnya tidak perlu disubsidi.

Di sisi lain, Sulton menyarankan, kalau pun pemberian beasiswa tetap diberikan, Pemkab harus punya orientasi jelas. Menjawab hal ini, kepada RAKA bupati menegaskan, bahwa kebijakan pendidikan berkualitas dan terjangkau yang dimaksudkannya sangat kondisional, terkait kemampuan. Baik dari sisi kemampuan APBD maupun kemampuan masyarakat itu sendiri.

“Kita tetap akan mengacu kepada aturan pemerintah pusat. Di sana telah memberikan alokasi pendidikan 20 persen. Tidak mungkin kita bertentangan dengan kebijakan pusat,” tandas bupati usai menutup dialog dengan PMII. Dalam kesempatan sama, bupati juga menyebut, alokasi anggaran bidang pendidikan yang diminta PMII minimal sebesar 30 persen, sebenarnya di Kabupaten Karawang alokasi bidang ini sudah 40 persen bila dihitung secara keseluruhan, baik fisik maupun non fisik.

Hanya jika hasil didiknya belum menggembirakan, kata bupati, ini pun bagian yang sama-sama dipertanyakannya. Efektifitas dari besarnya anggaran pendidikan dan alokasi yang diperuntukannya, dijanjikan dia, akan dikaji ulang guna diarahkan kepada pendidikan lebih berkah. Mengenai reformasi birokrasi, bupati mengakui dirinya tetap bekerja normatif. Soal pecat memecat, pihaknya

perlu melibatkan yudikatif untuk pembuktian hukum jika pejabat yang dipersoalkan diduga terlibat kasus korupsi atau gratifikasi. “Tidak boleh bupati main pecat semaunya. Itu menyangkut nasib orang,” tegasnya.

Dalam aksinya kemarin, puluhan aktivis PMII mendatangi gedung Singaperbangsa untuk bertemu langsung bupati. Mereka menuntut janji orang nomor satu di Kabupaten Karawang yang baru ini saat kampanye lalu. “Kami ingin bupati segera melakukan kebijakan-kebijakan konkret yang bisa dirasakan rakyat. Jangan hanya sekadar bualan semata. Kendati baru seminggu menjabat, tapi bukan berarti tetap diam. Segera ‘action’, keluarkan karyanya. Rakyat sudah menunggu,” teriak korlap aksi, Ahmad Fauzi Ridwan.

Ketika mereka tiba di pintu depan gedung Singaperbangsa, mobil dinas bupati yang terparkir di tempatnya itu sempat diusir agar segera dialihkan ke tempat lain. Mereka pun menolak keras ketika Asda I Saleh Effendi menemuinya. Mereka bersikukuh tetap ingin bertemu langsung bupati untuk menyampaikan tuntutannya. Ada 5 poin tuntutan yang diminta segera diselesaikan bupati.

Pertama, meningkatkan alokasi di bidang pendidikan dengan target rencana mencapai 30 persen. Ini sebagai bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, menekan angka pengangguran dengan menghentikan jumlah urbanisasi pekerja ke Karawang. Ketiga, pecat pejabat bejad yang kena kasus korupsi, gratifikasi, dan kebejatan lainnya yang merugikan uang rakyat sebagai bukti keseriusan Pemkab dalam melaksanakan reformasi birokrasi bedrbasis kualitas kerja, serta pelayanan terhadap rakyat.

Keempat, hentikan alih fungsi lahan, laksanakan Undang-undang agraria, dan membuat Perda tentang lahan produktif. Kelima, tolak rencana mobil dinas untuk kepala desa yang tidak ada relevansinya dengan penanganan kesejahteraan rakyat. Dari kelima tuntutan PMII itu, jawab bupati, tidak ada satu pun yang bertentangan atau bertabrakan dengan program pemerintahan yang kini sedang dipimpinnya.          

Bila hingga kini dianggap belum ada aksi, menurut bupati, ini baru proses adaptasi.

 “Hari ini (kemarin) baru hari keempat saya bekerja di sini. Banyak hal yang harus dilakukan guna menyelesaikan sisa pekerjaan pimpinan terdahulu. Insya Allah saya tidak akan terlena oleh euforia kemenangan. Bahkan tidak akan terlena pula atas banyaknya ucapan selamat dari berbagai pihak. Malah sampai sekarang saya belum pernah baca ucapan selamat itu. Masih sibuk selesaikan PR-PR lama,” tandasnya.