Pengantar berkas ke Kemendagri, menurut Sekda yang juga Pelaksana Tugas Bupati, Iman Sumantri, adalah Sekwan H.A. Suroto bersama kepala biro organisasi Pemprov Jawa Barat. Diharapkannya, dalam 1 atau 2 hari kedepan SK Mendagri itu sudah turun. Sehingga pelantikan Ade Swara dan Cellica Nurachadiana sebagai bupati dan wakil bupati terpilih di Pilkada 2010 segera dapat dilakukan oleh gubernur.
“Keinginan bupati terpilih, Kamis (23/12) lusa telah bisa dilantik. Kita memang tinggal menunggu proses di Mendagri saja. Yang pasti, sebelum tahun 2010 berakhir sudah ada bupati dan wakil bupati definitif,” jelas Iman. Ini berarti, tugas dia sebagai Plt bupati hanya berumur satu minggu bila pelantikan sesuai keinginan Ade Swara. Atau paling lama dua minggu jika saja proses penerbitan SK oleh Mendagri masih butuh waktu. Hanya kemungkinan sampai molor ke pekan depan, sangat kecil. Apalagi pasangan ‘Asli’ dukungan Partai Demokrat yang nota bene parpol penguasa di Republik ini.
“Berkas pengajuan SK Mendagri bagi bupati dan wakil bupati terpilih telah kita kirimkan langsung ke kantor Kemendagri tadi siang (kemarin –red). Kalau sudah turun, nanti kita kasih tahu RAKA. Dari Jakarta memberitahu, prosesnya butuh waktu. Tidak bisa hari itu juga kita terima. Mungkin satu dua hari lah paling lambat. Terkait jadwal pelantikan, nanti DPRD yang menentukan melalui rapat Banmus,” ujar Suroto.
Sementara itu, menyambut era bupati dan wakil bupati baru di Kabupaten Karawang, Direktur Eksekutif Madani Institute, Asep Irawan Syafei, menilai, penguasa paska kepemimpinan Dadang S. Muchtar-Eli Amalia Priatna harus mampu mengembalikan birokrat pada tracknya sebagai pelayan publik. Bukan lagi pelayan penguasa atau politisi. Menurutnya, omong kosong program sehebat apapun kalau birokrat tidak ditertibkan pada pekerjaannya sebagai birokrat.
“Pasangan Ade Swara-Cellica Nurachadiana juga mesti punya keberanian memutus iklim rejim. Tidak ada lagi rejim Dadang Muchtar atau Ade Swara. Yang perlu dipertegas, kedua pasangan ini harus paham bahwa rejim yang ada adalah rejim rakyat. Sebab biasanya atau trend yang terjadi, setiap kali suksesi selalu hampir terjadi pergantian rejim. Ini wajib diminimalisir. Kondisi umum lainnya, hampir setiap bentuk dukungan terhadap kepala daerah hingga kepala pemerintahan nasional nyaris tidak pernah steril dari kepentingan pribadi maupun kelompok,” papar Asep.
Kemungkinan atas godaan ini pun, kata Asep, akan dialami pasangan Ade Swara-Cellica setelah nanti dilantik. Apalagi ketika terjadi pergesekan kepentingan di antara pihak-pihak yang mendukung pasangan ini. Makanya, sebut Asep, kunci ketegasan dari yang bersangkutan sangat penting. Yakni, lebih mensinergikan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat Karawang.
“Kalau tidak bisa, berarti pasangan ini sudah gagal. Akan jadi bumerang jika berbagai kepentingan itu tidak dikelola dengan baik. Apalagi bagi politisi yang belum punya pengalaman dalam me-manage birokrasi. Kemampuan mengkemas kepentingan politik dalam mekanisme birokrasi akan jadi ujian berat
bagi mereka berdua (Ade Swara-Celllica –red). Di sini pentingnya orang yang dapat mendampingi keduanya dengan pemahaman cukup luas terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan pemerintahan,” tandas Asep.
Soal kebijakan, dinilai Asep, pemerintahan sebelumnya dibawah kendali Dadang Muchtar-Eli Amalia Priatna sudah dalam kategori baik dalam program maupun penganggaran. Dan menurut Madani Institute, tandasnya, program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur telah menjadi urusan wajib dalam pemerintahan. Sehingga tidak lagi masuk prioritas. Segala kekurangan, kedepan tinggal dibenahi, terutama sisi pengawasan maupun kualitas pelayanan.
“Jika kemudian bupati dan wakil bupati baru masih berkutat di bidang-bidang itu, berarti tidak ada peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Karawang. Artinya, mereka harus mampu memunculkan titik sentuh pembangunan di sektor lain. Contoh, upaya peningkatan SDM yang bersaing di sektor industri. Fakta hari ini ada 172 ribu lebih pengangguran usia produktif Karawang, plus 540 ribu lebih warga miskin yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan keluarga miskin. Modal bagi setiap pemimpin wajib punya gagasan besar, faktor pendukung, serta memiliki komitmen atau konsistensi yang tinggi terhadap kepentingan publik,” ucap Asep lagi.
Hal paling utama lagi, tambah Asep, pasangan Ade Swara-Cellica wajib pula memberikan contoh panutan baik dalam menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa, sesuai amanat reformasi. Di antaranya bagaimana komitmen keduanya menjalankan pemerintahan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi dalam kondisi saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat trendnya sedang menurun. (vins)
0 komentar:
Posting Komentar